RAPBN Empat Ribu Triliun Diuji Rakyat

PerwirasatuNews.my.id, 15 Agustus 2026.
RAPBN 2027 menembus Rp4.097,2 triliun, mencatatkan skala belanja negara yang semakin besar dalam sejarah fiskal Indonesia. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis berarti besarnya manfaat. Di antara angka yang terus membesar, pemerintah dan DPR menghadapi pertanyaan lebih penting: apakah tambahan uang negara benar-benar mampu memperbaiki daya beli, layanan publik, lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, sekaligus menjaga beban fiskal generasi mendatang?

Angka Rp4.097,2 triliun bukan lagi sekadar proyeksi yang mendekati Rp4.000 triliun. Angka itu telah menjadi besaran belanja yang diajukan pemerintah dalam RAPBN 2027 setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengantar RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Beberapa jam sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mengingatkan bahwa anggaran yang mendekati Rp4.000 triliun merupakan jumlah yang sangat besar dan harus dikelola dengan cermat. ANTARA pada 14 Agustus 2026 melaporkan Puan menekankan bahwa APBN harus memberi manfaat nyata kepada masyarakat, menjaga daya beli, serta mendukung keberlangsungan dunia usaha.

Pernyataan itu mendapatkan konteks baru setelah Presiden menyerahkan dokumen RAPBN 2027 kepada DPR. Dengan demikian, perdebatan tidak lagi berhenti pada pertanyaan apakah Indonesia memiliki APBN yang besar. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah untuk apa uang sebesar itu digunakan dan perubahan apa yang harus dihasilkan.

Menurut data yang disampaikan pemerintah dan diberitakan ANTARA pada 14 Agustus 2026, belanja negara RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun, naik dari APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Kenaikannya sekitar Rp254,5 triliun atau sekitar 6,6 persen. Pada saat yang sama, pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun.

Di sinilah angka besar mulai menghadirkan persoalan yang lebih serius. Belanja negara yang besar adalah kapasitas fiskal, bukan prestasi pembangunan. Prestasi baru dapat disebut terjadi apabila kapasitas tersebut diterjemahkan menjadi sekolah yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, pangan yang terjangkau, lapangan kerja yang bertambah, rumah yang lebih layak, infrastruktur yang produktif, serta perlindungan sosial yang benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Puan menyampaikan gagasan yang sangat penting: APBN adalah pilihan politik tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan rakyat. Pernyataan tersebut diberitakan ANTARA pada 14 Agustus 2026. Maknanya jauh lebih luas daripada sekadar kritik terhadap ukuran anggaran. Ia merupakan pengingat bahwa setiap keputusan fiskal sesungguhnya menentukan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya.

Karena itu, RAPBN 2027 semestinya dibaca bukan hanya dari tabel pendapatan dan belanja, tetapi dari konsekuensi sosialnya. Ketika pemerintah mengatakan akan memperkuat pangan, energi, air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, perumahan, ekonomi kerakyatan, pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan, publik berhak mengetahui indikator keberhasilan masing-masing agenda tersebut.

Pemerintah juga memasang target ekonomi yang cukup ambisius. ANTARA pada 14 Agustus 2026 melaporkan pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi daripada target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 6 sampai 6,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,30 sampai 4,87 persen.

Target tersebut penting, tetapi target bukan hasil. Di sinilah kualitas RAPBN 2027 akan diuji. Pertumbuhan ekonomi 6 persen akan memiliki makna berbeda jika sebagian besar manfaatnya hanya terkonsentrasi pada sektor dan kelompok tertentu. Sebaliknya, pertumbuhan yang lebih rendah sekalipun dapat lebih bermakna apabila menciptakan pekerjaan berkualitas, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga secara nyata.

Persoalan yang sama berlaku pada target pengurangan kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan tentu merupakan kabar baik, tetapi pemerintah harus mampu menjelaskan bagaimana belanja negara bekerja untuk mencapai sasaran tersebut. Apakah melalui penciptaan pekerjaan? Peningkatan produktivitas petani dan nelayan? Perbaikan pendidikan? Penguatan layanan kesehatan? Perlindungan sosial? Atau kombinasi semuanya?

Jangan sampai keberhasilan pembangunan terlalu mudah disamakan dengan besarnya serapan anggaran. Serapan 95 atau 100 persen tidak dengan sendirinya membuktikan sebuah program berhasil. Uang dapat habis dibelanjakan, tetapi masalah publik tetap ada. Sebuah proyek dapat selesai secara administratif, tetapi tidak memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan biaya pembangunannya.

Karena itu, ukuran keberhasilan RAPBN 2027 harus bergeser dari input menuju outcome. Pemerintah tidak cukup mengatakan berapa triliun rupiah yang telah dibelanjakan. Pemerintah harus mampu menjelaskan berapa banyak anak memperoleh pendidikan lebih baik, berapa banyak keluarga keluar dari kemiskinan, berapa banyak pekerjaan tercipta, berapa banyak biaya ekonomi masyarakat dapat ditekan, dan berapa besar produktivitas meningkat.

Presiden sendiri pada 14 Agustus 2026 menyampaikan delapan Program Kerja Prioritas Nasional sebagai fokus RAPBN 2027. DetikNews melaporkan bahwa DPR mengapresiasi prioritas tersebut sebagai agenda yang dinilai berpihak kepada rakyat. Tetapi apresiasi politik belum cukup. Tahap berikutnya justru jauh lebih penting: bagaimana DPR menguji efektivitas setiap program sebelum menyetujui anggarannya.

Di sinilah fungsi DPR seharusnya menjadi lebih kritis. Parlemen tidak cukup bertanya apakah sebuah kementerian memperoleh tambahan anggaran. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah tambahan anggaran itu mempunyai alasan yang kuat, target yang terukur, penerima manfaat yang jelas, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

DPR juga harus memastikan tidak terjadi kecenderungan menganggap semua program sebagai prioritas. Ketika hampir seluruh sektor disebut penting, risiko yang muncul adalah tidak adanya prioritas yang benar-benar tajam. APBN yang sehat bukan APBN yang membiayai segala sesuatu secara bersamaan, melainkan APBN yang mampu menentukan masalah paling mendesak dan memberikan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikannya.

Persoalan lain terletak pada sisi pendapatan. RAPBN 2027 menargetkan penerimaan negara Rp3.426 triliun, sementara belanja mencapai Rp4.097,2 triliun. Selisih tersebut tercermin dalam pembiayaan anggaran. ANTARA pada 14 Agustus 2026 melaporkan defisit RAPBN 2027 ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap PDB dengan pembiayaan anggaran Rp671,2 triliun.

Angka defisit tersebut memang lebih rendah dibandingkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Namun, disiplin fiskal tidak hanya ditentukan oleh satu angka defisit. Kualitas pembiayaan juga penting. Utang dapat menjadi instrumen yang produktif apabila digunakan untuk memperkuat kapasitas ekonomi dan menghasilkan manfaat jangka panjang. Sebaliknya, pembiayaan menjadi problem ketika digunakan untuk menutup pemborosan atau membiayai kegiatan yang tidak menghasilkan nilai tambah yang memadai.

Peringatan Puan agar kebijakan hari ini tidak meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi mendatang karena itu layak ditempatkan sebagai salah satu prinsip utama dalam pembahasan RAPBN 2027. Keuangan negara bukan hanya persoalan kebutuhan pemerintah hari ini. Ia juga menyangkut ruang fiskal yang akan diwariskan kepada pemerintah dan masyarakat pada masa depan.

Keadilan antargenerasi berarti generasi sekarang boleh menggunakan sumber daya negara untuk membangun masa depan, tetapi tidak boleh menghabiskan ruang fiskal sedemikian rupa sehingga generasi berikutnya hanya menerima tagihan. Utang yang membiayai infrastruktur produktif, peningkatan kualitas manusia, dan transformasi ekonomi tentu berbeda dengan utang yang hanya menopang pengeluaran tanpa hasil yang berkelanjutan.

Di sisi lain, upaya meningkatkan pendapatan negara juga harus dilakukan dengan hati-hati. Puan mengingatkan agar penghimpunan penerimaan negara dilakukan secara adil dan tidak menekan daya beli masyarakat serta dunia usaha. Pesan tersebut penting karena negara membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi perekonomian juga membutuhkan ruang untuk tumbuh.

Pajak dan penerimaan negara pada akhirnya merupakan bagian dari kontrak sosial. Masyarakat akan lebih mudah menerima beban fiskal ketika mereka melihat hubungan yang jelas antara uang yang dibayarkan dan pelayanan yang diterima. Karena itu, kualitas belanja sama pentingnya dengan kemampuan negara menghimpun penerimaan.

RAPBN 2027 juga perlu dilihat dari persoalan tata kelola. Semakin besar anggaran, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan. Anggaran yang mendekati Rp4.100 triliun membuka ruang pembangunan yang besar, tetapi sekaligus meningkatkan konsekuensi apabila terjadi salah prioritas, inefisiensi, pemborosan atau program yang tidak memberikan hasil sebanding dengan biaya.

Karena itu, transparansi tidak boleh berhenti pada publikasi dokumen anggaran. Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai tujuan program, nilai anggaran, penerima manfaat, perkembangan pelaksanaan, dan hasil akhirnya. Dengan cara itu, pengawasan publik dapat bergerak dari sekadar mengawasi uang yang keluar menjadi mengawasi manfaat yang dihasilkan.

Pada titik ini, pesan Puan tentang APBN yang harus mengubah kehidupan rakyat memperoleh relevansi yang lebih kuat. Petani tidak membutuhkan angka APBN yang mengesankan. Mereka membutuhkan produktivitas yang meningkat dan harga hasil panen yang memberikan kehidupan layak. Orang tua tidak membutuhkan sekadar angka anggaran pendidikan yang besar. Mereka membutuhkan sekolah yang bermutu dan anak-anak yang memperoleh kesempatan masa depan lebih baik.

Pencari kerja juga tidak membutuhkan statistik pertumbuhan ekonomi semata. Mereka membutuhkan pekerjaan yang layak dan pendapatan yang cukup untuk menghidupi keluarga. Masyarakat miskin tidak hanya membutuhkan program yang tercatat dalam dokumen anggaran. Mereka membutuhkan jalan keluar yang membuat mereka tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

Dengan demikian, ukuran paling jujur RAPBN 2027 sebenarnya sederhana: seberapa besar uang negara berhasil mengurangi persoalan yang dihadapi masyarakat. Jika belanja meningkat Rp254,5 triliun dibandingkan APBN 2026, publik berhak menuntut peningkatan manfaat yang dapat dilihat, dirasakan dan diukur.

Anggaran Rp4.097,2 triliun bukan sekadar angka. Di baliknya terdapat pajak masyarakat, penerimaan negara, sumber daya alam, aktivitas ekonomi, serta pembiayaan yang pada akhirnya memiliki konsekuensi bagi warga negara. Karena itu, setiap rupiah harus diperlakukan sebagai amanah publik, bukan sekadar pagu belanja.

RAPBN 2027 kini memasuki tahap pembahasan bersama DPR. Justru pada tahap inilah pernyataan Puan harus diuji secara konkret. Jika APBN adalah pilihan politik tentang siapa yang diprioritaskan, maka DPR harus memastikan pilihan tersebut benar-benar berpihak kepada kepentingan publik dan bukan berhenti sebagai slogan.

Pemerintah juga harus siap mengukur keberhasilan dengan indikator yang dapat diverifikasi. Tidak cukup mengatakan bahwa anggaran besar akan menggerakkan ekonomi. Harus ada bukti tentang bagaimana ekonomi bergerak. Tidak cukup mengatakan kemiskinan akan turun. Harus ada penjelasan tentang mekanisme yang membuat keluarga miskin memperoleh kesempatan keluar dari kemiskinan.

Pada akhirnya, tantangan RAPBN 2027 bukan bagaimana membuat angka belanja semakin besar. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat setiap rupiah bekerja lebih keras untuk rakyat.

Anggaran besar bukan prestasi jika hanya menghasilkan dokumen besar. Anggaran besar baru menjadi prestasi ketika menghasilkan perubahan besar.

Rakyat tidak akan membawa tabel APBN ke pasar, sekolah, rumah sakit atau tempat kerja. Mereka akan membawa pengalaman hidupnya. Apakah harga pangan lebih terjangkau, apakah pekerjaan lebih mudah diperoleh, apakah pelayanan publik lebih baik, apakah anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, dan apakah masa depan terasa lebih aman.

Karena itu, RAPBN Rp4.097,2 triliun kini bukan hanya sedang diuji oleh angka-angka ekonomi. Ia sedang diuji oleh kebutuhan nyata rakyat.

Dan ujian terpentingnya bukan ketika anggaran disahkan, melainkan ketika uang tersebut benar-benar dibelanjakan dan rakyat mulai bertanya: apa yang berubah dalam hidup kami?

Sumber: Dwi Taufan Hidayat