Panitia Tegaskan Pembentukan Pengurus BUMDes Wonoagung Sesuai Mekanisme, Masyarakat Diajak Dukung Kemajuan Desa

‎PerwirasatuNews.my.id,- ‎Malang, – Menanggapi pemberitaan yang menyebut proses pembentukan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, tidak transparan dan sarat nepotisme, panitia pembentukan BUMDes memberikan klarifikasi bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

‎

‎Panitia menjelaskan bahwa pembentukan pengurus BUMDes diawali dengan pembentukan panitia atau tim persiapan yang bertugas mempersiapkan seluruh tahapan pembentukan kepengurusan. Proses tersebut dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan partisipasi publik.

‎

‎Menurut panitia, tugas panitia bukan menentukan secara sepihak siapa yang menjadi Direktur maupun pengurus BUMDes, melainkan memfasilitasi proses seleksi, melakukan penjaringan calon, serta melakukan penilaian berdasarkan kompetensi, integritas, kapasitas, dan komitmen calon dalam mengembangkan BUMDes.

‎

‎"Panitia pembentukan tidak pernah mengintervensi siapa yang harus menjadi Direktur ataupun pengurus BUMDes. Tugas panitia adalah menjalankan proses seleksi secara objektif sesuai mekanisme yang telah disepakati. Penentuan pengurus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kemampuan calon," ujar perwakilan panitia, Selasa (28/7/2026).

‎

‎Panitia juga membantah adanya anggapan bahwa selama proses pembentukan terdapat tekanan terhadap Ketua RT, Ketua RW, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun unsur masyarakat lainnya. Seluruh peserta yang hadir dalam tahapan pembentukan BUMDes disebut diberikan kesempatan untuk mengikuti proses secara terbuka tanpa adanya paksaan maupun intervensi dari panitia ataupun Pemerintah Desa.

‎

‎"Panitia maupun Pemerintah Desa tidak pernah memberikan tekanan kepada RT, RW, BPD maupun unsur masyarakat lainnya dalam proses pembentukan Direktur BUMDes. Seluruh tahapan berjalan secara musyawarah dan sesuai mekanisme yang telah disepakati bersama," tegasnya.

‎

‎Terkait adanya sorotan karena Direktur BUMDes merupakan keluarga Kepala Desa, panitia menegaskan bahwa hubungan kekerabatan/kekeluargaan bukan menjadi dasar dalam proses seleksi. Penilaian tetap mengacu pada potensi, kompetensi, dan integritas calon dalam mengelola BUMDes.

‎

‎Panitia juga menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan pembentukan BUMDes, tidak terdapat aturan yang secara eksplisit melarang anggota keluarga Kepala Desa menjadi Direktur atau pengurus BUMDes. Yang terpenting adalah proses pembentukannya dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, serta mengedepankan kepentingan BUMDes dan masyarakat desa.

‎

‎Lebih lanjut, panitia menegaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang dibentuk untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Karena itu, keberhasilan BUMDes memerlukan dukungan, pengawasan, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar mampu menjadi penggerak perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan warga.

‎

‎Panitia berharap polemik yang berkembang tidak menghambat upaya membangun BUMDes yang profesional dan mandiri. Sebaliknya, seluruh pihak diajak untuk bersama-sama memberikan dukungan, masukan yang konstruktif, serta mengawal pengelolaan BUMDes agar berjalan secara transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa Wonoagung.

‎

‎Di akhir keterangannya, panitia juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas desa dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi memecah persatuan warga. Apabila terdapat keberatan atau masukan terhadap pengelolaan BUMDes, masyarakat diharapkan menyampaikannya melalui mekanisme yang berlaku sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah, objektif, transparan, dan mengedepankan kepentingan bersama.

‎

‎Dengan semangat gotong royong, panitia optimistis BUMDes Desa Wonoagung dapat berkembang menjadi badan usaha desa yang profesional, transparan, mandiri, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

‎

‎(Biro Malang)