Menguji Batas Advokasi Dalam Sengketa Agraria

PerwirasatuNews.my.id,- 28 Juli 2026.

Pagi itu, langkah sejumlah advokat menuju Direktorat Siber Polda Metro Jaya bukan sekadar memenuhi panggilan penyidik. Di balik kehadiran mereka tersimpan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada perkara yang sedang diperiksa, yakni sejauh mana seorang advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan terhadap kepentingan publik tanpa berhadapan dengan proses hukum. Pertanyaan inilah yang kemudian memantik perhatian berbagai kalangan hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga aktivis agraria.

Kasus yang melibatkan advokat Gufroni menjadi salah satu episode terbaru dalam rangkaian dinamika sengketa agraria yang beberapa tahun terakhir berkembang di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan sejumlah wilayah pesisir Banten. Dalam berbagai kesempatan, Gufroni dikenal aktif memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang mengaku terdampak pembangunan kawasan tersebut. Aktivitas advokasi itu kemudian berkembang menjadi bagian dari diskursus publik mengenai hak atas tanah, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta hubungan antara investasi dan kepentingan warga.

Kehadiran sejumlah kantor hukum untuk memberikan pendampingan menunjukkan bahwa perkara tersebut dipandang tidak semata-mata sebagai persoalan individu. Bagi kalangan advokat yang ikut mendampingi, proses hukum terhadap seorang pengacara yang sedang menjalankan tugas profesinya merupakan isu yang patut dicermati secara serius. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban memproses setiap laporan masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dua kepentingan tersebut harus berjalan beriringan dalam koridor negara hukum.

Di Indonesia, advokat memiliki kedudukan sebagai salah satu penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Posisi tersebut memberikan ruang bagi advokat untuk membela kepentingan hukum kliennya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Namun kebebasan profesi bukan berarti kebal terhadap proses hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran pidana. Karena itu, batas antara perlindungan profesi dan pertanggungjawaban hukum menjadi ruang perdebatan yang selalu menarik untuk dikaji secara objektif.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika advokasi hukum berlangsung di tengah sengketa agraria berskala besar. Sengketa tanah hampir selalu mempertemukan berbagai kepentingan, mulai dari masyarakat lokal, pemerintah, investor, hingga kelompok masyarakat sipil. Dalam situasi seperti ini, narasi yang berkembang di ruang publik sering kali lebih cepat dibandingkan proses pembuktian di pengadilan. Akibatnya, opini publik mudah terpolarisasi sebelum fakta-fakta hukum diuji secara menyeluruh melalui mekanisme peradilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proyek PIK 2 telah menjadi salah satu isu nasional yang memunculkan beragam pandangan. Sebagian pihak melihatnya sebagai bagian dari pembangunan kawasan strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang melakukan pendampingan hukum terhadap warga menyampaikan berbagai keberatan terkait aspek penguasaan tanah, perlindungan hak masyarakat, dan dampak sosial pembangunan. Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus diselesaikan melalui instrumen hukum, bukan semata melalui pertarungan opini.

Dalam konteks inilah kehadiran para advokat memperoleh makna yang lebih luas daripada sekadar memberikan bantuan hukum kepada klien. Mereka menjadi bagian dari mekanisme checks and balances terhadap penyelenggaraan negara, sekaligus pengingat bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendampingan hukum tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, seluruh pihak juga berkewajiban menghormati proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai prinsip due process of law.

Perkembangan perkara ini pada akhirnya akan menjadi salah satu ukuran bagaimana sistem hukum Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi advokat, kebebasan menyampaikan pendapat, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Apa pun hasil akhirnya, publik menaruh harapan agar seluruh proses berlangsung secara transparan, akuntabel, serta berlandaskan alat bukti yang sah menurut hukum. Hanya dengan cara demikian, kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dapat terus dipelihara.

Perdebatan mengenai sengketa agraria sesungguhnya bukan hanya menyangkut kepemilikan tanah. Di balik setiap bidang tanah terdapat hak konstitusional warga negara, kepastian hukum bagi pelaku usaha, kewajiban negara melindungi kepentingan umum, serta tanggung jawab semua pihak untuk menghormati aturan yang berlaku. Karena itu, setiap konflik pertanahan hampir selalu berkembang menjadi persoalan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, hingga politik.

Dalam beberapa tahun terakhir, proyek PIK 2 menjadi salah satu pembangunan yang paling banyak menyita perhatian publik. Pemerintah memandang pembangunan kawasan tersebut sebagai bagian dari pengembangan ekonomi dan investasi, sementara sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai masih terdapat berbagai persoalan yang perlu diselesaikan secara transparan, terutama berkaitan dengan status tanah, hak masyarakat, dan dampak pembangunan terhadap lingkungan maupun kehidupan warga. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa pembangunan berskala besar memerlukan komunikasi publik yang terbuka dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya.

Di tengah dinamika tersebut, advokat menempati posisi yang unik. Mereka bukan hanya bertindak sebagai kuasa hukum klien, tetapi juga berfungsi memastikan bahwa setiap proses hukum berlangsung secara adil. Fungsi ini sering kali menempatkan advokat pada posisi yang tidak nyaman karena harus berhadapan dengan kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi mereka berkewajiban membela kepentingan hukum klien, sementara di sisi lain mereka tetap harus menghormati proses penegakan hukum dan etika profesi.

Pendampingan terhadap Gufroni oleh sejumlah kantor hukum menunjukkan adanya solidaritas profesi yang lazim dalam dunia advokat. Solidaritas tersebut tidak serta-merta menjadi penilaian mengenai benar atau salahnya suatu perkara, melainkan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak setiap advokat untuk memperoleh pembelaan hukum ketika menghadapi proses penyidikan. Prinsip ini sejalan dengan asas persamaan di hadapan hukum yang menjadi salah satu pilar negara hukum.

Di sisi lain, laporan pidana yang diproses aparat penegak hukum juga merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, setiap laporan wajib diuji melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sebelum dapat disimpulkan apakah terdapat unsur tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan laporan tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti kesalahan seseorang, sebagaimana pihak yang dilaporkan juga tidak dapat langsung menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi tanpa adanya proses pembuktian yang sah.

Perkembangan teknologi informasi semakin memperumit situasi. Pernyataan yang disampaikan melalui media sosial atau ruang digital dapat dengan cepat menyebar luas, memengaruhi opini publik, sekaligus memunculkan konsekuensi hukum apabila diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab hukum. Di sinilah aparat penegak hukum dituntut bekerja secara profesional, objektif, dan proporsional agar setiap perkara diputus berdasarkan alat bukti, bukan tekanan opini publik.

Dari perspektif yang lebih luas, perkara ini menjadi pengingat bahwa sengketa agraria di Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Selama persoalan kepastian hak atas tanah belum terselesaikan secara menyeluruh, potensi konflik akan terus muncul dalam berbagai bentuk. Penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui pendekatan represif ataupun litigasi, tetapi juga memerlukan dialog, transparansi, pembenahan administrasi pertanahan, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Karena itu, perhatian publik semestinya tidak hanya tertuju pada siapa yang menang atau kalah dalam suatu perkara. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara terbuka, menghormati hak semua pihak, dan menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan cara demikian, setiap perkara tidak sekadar menjadi konflik antarpihak, melainkan momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.

Perkara yang kini menjadi perhatian publik akan diuji bukan oleh kuat atau lemahnya narasi yang berkembang di media sosial, melainkan oleh kualitas pembuktian di hadapan hukum. Negara hukum menempatkan alat bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, serta fakta yang terungkap dalam proses penyidikan dan persidangan sebagai dasar utama untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Prinsip ini harus menjadi pegangan semua pihak agar ruang publik tidak berubah menjadi arena penghakiman sebelum proses hukum selesai.

Di sisi lain, perkara ini juga menjadi refleksi mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dengan perlindungan terhadap kehormatan dan hak setiap orang. Kritik terhadap kebijakan publik maupun proyek pembangunan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin konstitusi. Namun, setiap kritik juga harus disampaikan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan serta menghindari penyampaian tuduhan sebagai kebenaran yang telah pasti sebelum dibuktikan melalui mekanisme hukum.

Bagi kalangan advokat, dinamika ini mengingatkan bahwa profesi tersebut memiliki tanggung jawab ganda. Selain membela kepentingan hukum klien secara profesional, advokat juga dituntut menjaga integritas, kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, serta menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia. Perlindungan terhadap profesi advokat merupakan bagian penting dari negara hukum, tetapi perlindungan tersebut harus berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas dan penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku.

Bagi aparat penegak hukum, perkara seperti ini menjadi ujian terhadap profesionalisme institusi. Masyarakat berharap setiap laporan diproses secara independen, objektif, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pernyataan, melainkan melalui proses hukum yang terbuka, penghormatan terhadap hak terlapor maupun pelapor, serta keputusan yang didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih jauh lagi, sengketa agraria yang menjadi latar belakang perdebatan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkeadilan. Konflik pertanahan sering kali tidak hanya dipicu oleh persoalan hukum formal, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, sejarah penguasaan tanah, hingga komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Karena itu, penyelesaian sengketa memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak semata mengandalkan proses litigasi, tetapi juga mengedepankan transparansi, mediasi, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dari perspektif jurnalistik, perkara ini mengajarkan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi secara berimbang. Pemberitaan yang hanya mengandalkan satu sumber berpotensi membentuk persepsi yang tidak utuh. Sebaliknya, pemberitaan yang memuat pandangan seluruh pihak, disertai data, dokumen, dan konteks yang memadai, akan membantu publik memahami persoalan secara lebih objektif. Di tengah derasnya arus informasi digital, fungsi verifikasi justru menjadi semakin penting agar media tidak sekadar menjadi saluran opini, tetapi tetap menjadi penjaga akurasi dan kepentingan publik.

Substansi terpenting dari perkara ini bukanlah siapa yang paling keras menyampaikan pendapat, melainkan apakah mekanisme hukum mampu bekerja sebagaimana mestinya. Jika seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah, mengedepankan pembuktian, dan menerima proses hukum secara terbuka, maka apa pun hasil akhirnya akan menjadi bagian dari pembelajaran bagi kehidupan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Sebab, negara hukum yang kuat bukan diukur dari banyaknya perkara yang muncul, melainkan dari kemampuannya menyelesaikan setiap perkara secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Feature ini pada akhirnya mengingatkan bahwa advokasi, kebebasan berpendapat, investasi, perlindungan hak masyarakat, dan penegakan hukum tidak seharusnya dipertentangkan sebagai kepentingan yang saling meniadakan. Kelima unsur tersebut justru harus berjalan beriringan dalam bingkai konstitusi dan supremasi hukum. Ketika semua pihak menempatkan hukum sebagai rujukan utama, ruang dialog tetap terbuka, dan proses pembuktian dihormati, maka setiap sengketa dapat menjadi momentum untuk memperkuat keadilan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat