Anggaran Pendidikan Naik, Kesejahteraan Guru Teruji

PerwirasatuNews.my.id, 17 Agustus 2026.

Anggaran pendidikan 2027 melonjak menjadi Rp820,9 triliun, tetapi kenaikan itu belum otomatis membuat guru lebih sejahtera. Pemerintah menyiapkan TPG bagi jutaan guru, sementara kenaikan gaji belum direncanakan. Di antara angka besar, kebutuhan sekolah, program gizi, dan tuntutan peningkatan mutu, pertanyaan mendasarnya tetap sama: seberapa jauh tambahan uang negara benar-benar mengubah kehidupan guru dan kualitas pembelajaran di lapangan secara nyata.

Rp820,9 triliun adalah angka yang terlalu besar untuk sekadar dibaca sebagai kabar kenaikan anggaran. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan 2027 sebesar Rp100,1 triliun atau 13,9 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp720,8 triliun. Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 pada 14 Agustus 2026. ANTARA dan detikEdu pada hari yang sama mengonfirmasi angka serta kenaikan tersebut.

Di atas kertas, pendidikan kembali memperoleh ruang fiskal yang besar. Pemerintah menempatkan anggaran pendidikan sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia. Tetapi angka besar selalu membutuhkan pertanyaan lanjutan: ke mana uang itu mengalir, siapa yang menerima manfaatnya, dan perubahan apa yang benar-benar terjadi setelah anggaran dibelanjakan?

Bagi guru, ada kabar yang memang patut diapresiasi. RAPBN 2027 mengalokasikan Tunjangan Profesi Guru atau TPG non-PNS untuk 1,3 juta guru, TPG bagi 1,7 juta guru ASN daerah, serta tambahan penghasilan bagi 20,7 ribu guru ASN daerah. Rincian tersebut diberitakan detikEdu pada 14 Agustus 2026 dan juga dimuat Bloomberg Technoz serta ANTARA pada tanggal yang sama.

Namun, di sinilah publik perlu berhati-hati membaca angka tersebut. Alokasi TPG bagi jutaan guru tidak sama dengan kenaikan nominal TPG. Apalagi, TPG juga bukan sinonim dengan gaji pokok. Ketiganya merupakan komponen kesejahteraan yang berbeda, dengan mekanisme dan dasar kebijakan yang berbeda pula.

Perbedaan itu menjadi penting karena pertanyaan mengenai kenaikan gaji guru langsung muncul setelah pemerintah mengumumkan kenaikan anggaran pendidikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 14 Agustus 2026 mengatakan kenaikan gaji guru belum direncanakan, meskipun kemungkinan perubahan masih terbuka apabila kondisi anggaran memungkinkan. Pernyataan tersebut diberitakan CNBC Indonesia dan detikFinance pada 14 Agustus 2026, serta kembali menjadi perhatian KONTAN pada 17 Agustus 2026.

Dengan demikian, kesimpulannya harus dibuat secara presisi: anggaran pendidikan naik, alokasi untuk TPG tersedia, tetapi belum ada keputusan bahwa gaji guru otomatis naik pada 2027. Perbedaan kecil dalam kalimat tersebut sebenarnya menentukan kualitas sebuah berita. Sebab apabila kenaikan anggaran langsung diterjemahkan sebagai kenaikan kesejahteraan guru, publik dapat memperoleh gambaran yang keliru.

Persoalan kesejahteraan guru sendiri bukan isu baru. Pada 24 Juni 2026, ANTARA memberitakan dorongan Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani agar gaji guru minimal Rp5 juta per bulan. Usulan tersebut merupakan dorongan politik dari parlemen, bukan keputusan pemerintah. Karena itu, angka Rp5 juta juga tidak boleh ditulis seolah-olah telah menjadi standar baru gaji guru nasional.

Di sinilah kebijakan RAPBN 2027 menghadapi ujian yang sesungguhnya. Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan jumlah penerima tunjangan. Publik perlu mengetahui berapa besar anggaran TPG, berapa rata-rata manfaat yang diterima guru, apakah nominalnya berubah, apakah jumlah penerima bertambah, dan seberapa cepat tunjangan tersebut sampai kepada penerima.

Pertanyaan itu terutama penting bagi guru non-ASN. Bagi sebagian guru, tunjangan bukan sekadar tambahan pendapatan, tetapi dapat menjadi penyangga ekonomi rumah tangga. Namun persoalan mereka tidak berhenti pada tunjangan. Ada status kerja, kepastian penghasilan, sertifikasi, beban administrasi, distribusi guru, peluang menjadi ASN, hingga perlindungan profesi yang perlu ditangani sebagai satu kesatuan.

Jika pemerintah ingin menjadikan pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia, maka kebijakan guru juga harus bergerak dari sekadar pendekatan bantuan menuju pendekatan sistem. Guru membutuhkan kesejahteraan yang dapat diprediksi, jalur karier yang jelas, kesempatan meningkatkan kompetensi, serta ruang yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan utamanya: mengajar.

Sementara itu, anggaran pendidikan 2027 tidak hanya berbicara tentang guru. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp240 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. CNBC Indonesia melaporkan angka tersebut pada 14 Agustus 2026. Dengan total anggaran pendidikan Rp820,9 triliun, porsi MBG mencapai sekitar 29,2 persen.

Angka tersebut membuka perdebatan yang jauh lebih luas mengenai arsitektur anggaran pendidikan. Kritik bukan berarti menolak program pemenuhan gizi anak. Anak yang sehat tentu membutuhkan makanan bergizi agar dapat belajar dengan baik. Tetapi pertanyaan kebijakannya adalah apakah program gizi tersebut harus mengambil porsi sebesar itu dari struktur anggaran yang disebut sebagai anggaran pendidikan.

Perdebatan itu semakin relevan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Kementerian Keuangan pada 31 Juli 2026 menyatakan menghormati putusan tersebut dan menjelaskan adanya penyesuaian terkait pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan. Pada 17 Agustus 2026, NU Online memberitakan kritik Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengenai struktur anggaran MBG dalam RAPBN 2027.

Posisi kritik tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Jangan sampai tulisan menyimpulkan pemerintah melanggar putusan MK tanpa menguraikan secara lengkap isi putusan dan respons pemerintah. Yang lebih penting untuk feature adalah menunjukkan bahwa konstruksi anggaran tersebut sedang menjadi ruang perdebatan kebijakan dan membutuhkan penjelasan publik yang transparan.

Jika Rp240 triliun dialokasikan untuk MBG, pertanyaan berikutnya bukan apakah program itu penting. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah memastikan kebutuhan guru, kualitas pembelajaran, sarana sekolah, beasiswa, pendidikan anak usia dini, dan program peningkatan mutu tidak kehilangan ruang fiskal yang memadai.

Sebab pendidikan bukan hanya soal anak memperoleh makanan sebelum belajar. Pendidikan juga menyangkut guru yang mampu mengajar, ruang kelas yang aman, buku dan teknologi yang tersedia, kepala sekolah yang memiliki kapasitas manajerial, serta sistem evaluasi yang mampu mengukur apakah proses pembelajaran benar-benar menghasilkan kemajuan.

Dalam konteks infrastruktur, pemerintah menyiapkan renovasi 12.215 sekolah dan madrasah. Rencana tersebut diberitakan detikEdu, CNBC Indonesia, dan Kementerian Agama pada 14 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi sekolah dengan kondisi rusak yang dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah menargetkan percepatan revitalisasi dan penyelesaian program renovasi paling lambat 2029.

Ini merupakan bagian penting dari investasi pendidikan. Guru tidak mungkin bekerja optimal apabila ruang kelas tidak aman. Anak juga tidak mungkin memperoleh pengalaman belajar yang baik apabila lingkungan sekolah buruk. Karena itu, renovasi sekolah harus dipandang sebagai investasi terhadap kualitas pembelajaran, bukan semata-mata proyek fisik.

Tetapi semakin besar anggaran pembangunan, semakin besar pula tuntutan pengawasan. Renovasi 12.215 sekolah harus diikuti mekanisme pengadaan yang transparan, standar kualitas bangunan yang jelas, pengawasan konstruksi, dan keterbukaan mengenai sekolah mana yang mendapatkan prioritas. Anggaran besar tanpa pengawasan berisiko menghasilkan proyek yang selesai secara administratif tetapi belum tentu memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.

Di titik ini terlihat bahwa keberhasilan RAPBN 2027 tidak dapat diukur hanya dari tingkat serapan anggaran. Pemerintah perlu menetapkan indikator yang lebih konkret. Berapa banyak guru yang pendapatannya meningkat? Berapa banyak guru yang memperoleh TPG tepat waktu? Berapa jumlah sekolah yang benar-benar selesai direnovasi? Berapa besar peningkatan kualitas pembelajaran? Dan apakah kesenjangan pendidikan antardaerah semakin mengecil?

Ukuran tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menyebut bahwa anggaran pendidikan naik Rp100,1 triliun.

Kenaikan anggaran memang patut diapresiasi. Tetapi apresiasi tidak boleh menghilangkan fungsi pengawasan publik. Justru karena uang yang dikelola semakin besar, tuntutan terhadap transparansi harus semakin tinggi.

Bagi guru, ukuran keberhasilan RAPBN 2027 sangat sederhana. Mereka ingin mengetahui apakah kebijakan tersebut membuat kehidupan mereka lebih layak dan pekerjaan mereka lebih profesional. Guru tidak hanya membutuhkan janji tentang pendidikan sebagai prioritas. Mereka membutuhkan kebijakan yang terasa dalam kepastian pendapatan, ketepatan pembayaran tunjangan, kesempatan pengembangan kompetensi, perlindungan profesi, serta berkurangnya beban administratif yang tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran.

Bagi siswa, ukuran keberhasilannya juga sederhana. Mereka membutuhkan guru yang hadir dengan energi yang cukup, ruang belajar yang aman, makanan yang bergizi, sarana pembelajaran yang memadai, dan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu tanpa terlalu ditentukan oleh tempat mereka dilahirkan.

Karena itu, guru dan siswa tidak semestinya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling berhadapan dalam perebutan anggaran. Keduanya berada dalam satu ekosistem. Anak membutuhkan guru yang berkualitas. Guru membutuhkan lingkungan sekolah yang layak. Sekolah membutuhkan anggaran yang cukup. Negara membutuhkan hasil pendidikan yang mampu memperkuat kualitas manusia.

RAPBN 2027 membawa satu paradoks penting. Negara menaikkan anggaran pendidikan ke angka yang sangat besar, tetapi kenaikan tersebut belum otomatis berarti kenaikan gaji guru. Pemerintah memperluas dukungan TPG, tetapi publik masih membutuhkan penjelasan mengenai besaran manfaat yang diterima setiap kelompok guru. Pemerintah memperbesar program gizi dan renovasi sekolah, tetapi kualitas pendidikan tetap harus menjadi tujuan akhirnya.

Maka pertanyaan paling penting bukan lagi apakah anggaran pendidikan 2027 naik. Jawabannya sudah jelas: naik menjadi Rp820,9 triliun.

Pertanyaan yang lebih menentukan adalah apakah setiap tambahan rupiah itu menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan.

Jika guru semakin sejahtera, sekolah semakin aman, pembelajaran semakin bermutu, dan anak-anak memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik, maka kenaikan anggaran tersebut menemukan maknanya.

Namun jika angka besar hanya berhenti sebagai prestasi administratif dalam dokumen RAPBN, sementara guru masih menghadapi ketidakpastian dan sekolah masih berjuang dengan keterbatasan, maka negara baru berhasil membesarkan anggaran, belum tentu berhasil memperbesar dampak.

Di situlah kesejahteraan guru benar-benar diuji. Bukan pada seberapa besar angka yang tertulis dalam RAPBN, melainkan pada seberapa nyata kebijakan tersebut mengubah kehidupan orang-orang yang setiap hari menjalankan pendidikan di ruang kelas.

Sumber: Dwi Taufan Hidayat